Karebamedia, Makassar – Demo Hari Buruh Internasional di Makassar pada 1 Mei 2025 diwarnai dengan aksi unjuk rasa dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM).
Mereka turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi atas ketidakadilan yang mereka nilai terjadi dalam kebijakan pemerintah terhadap buruh dan rakyat kecil.
Aksi tersebut berlangsung di depan kampus UNM di Jalan AP Pettarani. Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat akibat pembakaran ban yang dilakukan oleh massa aksi.
Mahasiswa dengan tegas menuntut agar pemerintah segera mencabut dua produk legislasi yang merugikan masyarakat. Kedua produk tersebut antara lain Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang TNI.
Kedua regulasi ini, menurut mereka, menjadi simbol dari ketimpangan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat banyak, khususnya kaum buruh dan masyarakat miskin.
Aski Demo Hari Buruh di Makassar
Korlap aksi, Muammar Kadafi, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan negara yang selama ini dianggap gagal memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Ia menyebut bahwa banyak keputusan pejabat negara yang lebih menguntungkan segelintir elite dibandingkan menjamin kesejahteraan masyarakat luas.
“Kami hadir membawa isu besar tentang bagaimana kebijakan negara hari ini tidak menjawab kebutuhan buruh dan rakyat miskin. Kami melihat adanya kesenjangan yang semakin dalam dan kebijakan yang justru menekan masyarakat kecil,” ungkap Muammar kepada awak media.
Muammar juga secara khusus menyoroti dampak buruk dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menyebutkan bahwa regulasi ini membuat banyak buruh kehilangan hak-haknya, terutama terkait pesangon.
Ketiadaan perlindungan dalam masa-masa sulit seperti PHK semakin diperparah dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kini mencapai 12 persen.
“UU Cipta Kerja sangat merugikan. Banyak buruh yang kena PHK tidak mendapat pesangon sama sekali. Dan setelah itu mereka juga harus menghadapi lonjakan biaya hidup yang semakin mencekik,” tambahnya.
Menurutnya, situasi ini menjadi gambaran nyata bahwa pemerintah belum berhasil memberikan solusi konkret bagi para pekerja dan masyarakat miskin.
Alih-alih menstabilkan ekonomi, yang terjadi justru adalah semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja tanpa jaminan dan hak yang layak. Kondisi ini menambah beban keluarga yang harus para buruh nafkahi.
“Teman-teman buruh harus tetap menafkahi keluarga di rumah, tapi tidak mendapat hak yang layak dari pekerjaannya. Itu sangat menyedihkan dan mencerminkan bahwa negara belum hadir untuk mereka,” tegas Muammar.
Penolakan Terhadap UU TNI
Selain UU Cipta Kerja, mahasiswa juga menolak keberadaan Undang-Undang TNI yang mereka anggap memperluas kewenangan militer ke ruang-ruang sipil.
Mereka khawatir, perluasan wewenang ini akan membungkam suara rakyat dan melemahkan kebebasan berpendapat, yang sejatinya konstitusi lindungi.
“Jika TNI boleh masuk terlalu dalam ke ranah sipil, itu akan membungkam kebebasan rakyat untuk menyuarakan pendapat. Ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan UUD 1945,” jelas Muammar.
Ia juga mengkritik arah pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Muammar menyebut bahwa rezim ini cenderung memperkuat dominasi oligarki yang hanya memperhatikan kepentingan ekonomi para elite, bukan rakyat.
Ia menilai bahwa pengesahan UU TNI dan proyek besar seperti Ibu Kota Negara (IKN) merupakan bagian dari agenda elite yang tidak pro-rakyat.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran ini makin memperkuat kekuasaan segelintir orang. Ada PPN yang membebani rakyat, efisiensi yang justru memangkas hak-hak, lalu ada IKN yang menyerap anggaran besar. Ini semua menandakan arah menuju otoritarianisme,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari refleksi keras mahasiswa terhadap dinamika politik dan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini.
Sejak sore hari, massa telah memadati depan kampus UNM Gunung Sari Makassar. Mereka membakar ban sebagai simbol kemarahan dan perlawanan, serta menutup jalan utama yang menyebabkan kemacetan dari dua arah.
Meski berlangsung damai tanpa bentrokan, demo hari buruh ini menjadi sinyal bahwa suara mahasiswa dan rakyat kecil masih bergema kuat di ruang-ruang demokrasi.
Mereka terus mengingatkan bahwa negara harus berpihak kepada mereka yang selama ini berada di lapisan paling bawah dalam struktur sosial dan ekonomi.
